Rusia terus mendukung militer Myanmar setelah duta besar China menyatakan keprihatinan atas krisis di tetangganya dan membantah rumor keterlibatannya.
Duta Besar Chen Hai dikatakan Beijing telah mempertahankan hubungan “persahabatan” dengan militer Burma dan pemerintahan sipil yang sebelumnya berkuasa, mencatat bahwa situasi politik saat ini “sama sekali bukan yang ingin dilihat China.”
Sebagian besar Myanmar telah melakukan pemberontakan terbuka sejak pasukan menggulingkan dan memakzulkan pemerintahan peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. dengan kepemilikan walkie-talkie yang tidak terdaftar di bawah undang-undang impor yang tidak jelas. Militer menuduh partai Suu Kyi melakukan penipuan pemilih yang meluas selama pemilu November.
Kendaraan lapis baja buatan Rusia terlihat berkeliaran di jalan-jalan Myanmar selama kudeta, menurut majalah berita Nikkei Asia. dilaporkan mencerminkan poros Rusia kepala junta Jenderal Ming Aung Hliang untuk mengimbangi pengaruh China.
Satu minggu sebelum kudeta, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengunjungi Myanmar untuk menyelesaikan kesepakatan tentang pasokan baru sistem rudal permukaan-ke-udara, pesawat pengintai dan peralatan radar, menurut Nikkei. Rusia juga bertanda tangan di bawah ini perjanjian keselamatan penerbangan dengan Jenderal Ming, yang dikatakan telah mengunjungi Rusia enam kali dalam dekade terakhir.
Perwakilan Rusia untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyebut kudeta itu “murni masalah domestik negara berdaulat,” situs berita Burma The Irrawaddy dilaporkan Jumat tanpa mengidentifikasi pembicara. Kementerian Luar Negeri Rusia telah dikatakan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov akan berbicara di sesi UNHRC melalui tautan video.
Menurut The Irrawaddy, diplomat Rusia itu meminta komunitas internasional untuk “bantuan praktis kepada otoritas baru Myanmar untuk memenuhi kewajibannya, termasuk di bidang hak asasi manusia” alih-alih mengkritik rezim.
Beberapa hari setelah kudeta, Myanmar menjadi negara ke-21 menyetujui Vaksin virus corona Sputnik V Rusia.
Rusia dan China telah “dipisahkan” dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB resolusi menyerukan pembebasan mereka yang ditahan dalam kudeta tanpa memberikan suara menentang Dia. Kedua negara juga memblokir kecaman Dewan Keamanan PBB atas kudeta tersebut.
Kekuatan Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali mengutuk para pemimpin pemerintahan militer baru Myanmar, yang bersikeras telah merebut kekuasaan secara legal.
China awalnya tidak mengkritik kudeta tersebut, yang digambarkan oleh media pemerintah China sebagai “perombakan kabinet”.
Termasuk laporan dari AFP.